Menjawabpertanyaan tersebut, sebetulnya bukan barang baru pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan pedoman peraturan tentang pengeras suara masjid. Karena di tahun 2018, pernah terbit surat edaran bernomor B.3940/DJ.III/Hk. , yang mengatur tata cara penggunaan pengeras suara di masjid . Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah; 2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid; 3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 PeraturanMenteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Instansi Vertikal Kementerian Organisasi clan 'Fata Kerja Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Masjid Pembinaan 2. Kebijakan Teknis ten tang Alokasi Wal£tu 2 Jam 3 Jam 2 Jam 3 Jam 2 jam 12 Jam Standarisasi Imam Masjid sebagaimanalelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 1C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Bacajuga: Soal Pedoman Pengeras Suara di Masjid, Kemenag Tegaskan Bukan untuk Membatasi Dakwah. Secara rinci, isi lengkap Surat Edaran Menteri Agama ini mengatur soal pedoman pemasangan alat Peraturanpenggunaan toa masjid belakangan jadi sorotan. Ada pro-kontra yang muncul setelah Menteri Agama menerbitkan Surat Edaran bernomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Suara di Masjid 154tahun 2015 dan peraturan menteri agama (PAM) No Dokumen tukin pns KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang denganPeraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114); 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 158 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan SuratEdaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, disebut aktivis kebebasan beragama berpotensi menjadi "peluru hampa" jika implementasi PeraturanMenteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1359); 21. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama; dw38. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama islam namun tetap menghargai perbedaan agama yang ada. Tak heran jika Menteri Agama pun mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Terbaru tentang Pengurus Masjid untuk ikut mengelola kepengurusan masjid yang ada di Seluruh Indonesia. Pada dasarnya mesjid berfungsi sebagai tempat beribadahnya umat muslim, lebih dari itu bisa dimaksimalkan sebagai madrasah atau tempat belajar umat islam juga. Untuk bisa sampai pada tahapan tersebut tentunya membutuhkan Pengurus Masjid yang berdedikasi tinggi. Menteri Agama cukup concern untuk menjadikan masjid sebagai awal peradaban umat islam dalam mengembangkan kemajuan. Ada banyak hal positif dan kebaikan berangkat dari masjid, seperti berbagi atau menjadi tempat mencari ilmu. Pentingnya Peran Pengurus Masjid Pengurus masjid atau biasa disebut takmir masjid berperan untuk memajukan sebuah masjid. Kehadiran pengurus masjid bisa menentukan arah untuk membawa jamaahnya ke kehidupan yang lebih baik terutama dalam hal ibadah kepada Allah swt. Selain tempat ibadah, mesjid dijadikan sebagai pusat pembinaan umat yang sangat ditentukan oleh kemampuan pengurus masjid dalam mengelola sumber daya yang ada. Kelihaian dan kreativitas pengurus mesjid dalam menjalankan amanahnya bisa tertuang dalam program-program takmir mesjid. Tentu saja setiap amanah yang diembannya harus mampu dipertanggungjawabkan di hadapan jamaah dan Allah swt. Masjid Dan Mushala Dibawah Pengelolaan Kemenag RI Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur kehidupan warganya dalam berbagai bidang termasuk kehidupan beragama. Pengurus masjid memiliki peran penting dalam kehidupan beragama terutama agama islam yang menjadikan masjid sebagai pusat peradabannya. Menteri Agama telah memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengurus masjid melalui sebuah peraturan. Peraturan Menteri Agama No 54 2006 tentang Pengelolaan Masjid, di dalamnya ada penjelasan mengenai pengurus masjid terdiri dari siapa saja dan sebagainya. Adapun yang tertuang dalam peraturan tersebut yakni sebagai berikut Badan Kesejahteraan Masjid BKM yang terdiri dari atas ke bawah, yaituBKM PusatBKM ProvinsiBKM Kota/KabupatenBKM KecamatanBKM Kelurahan/Desa Perlu Anda ketahui bahwa pengurus BKM Pusat diberhentikan dan dilantik oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal. Pengurus BKM Provinsi dilantik dan diberhentikan dari tugasnya oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah begitu pun sampai pada tingkat paling bawah. Selanjutnya Kemenag berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid memberikan teknis pembentukan pengurus masjid di tingkat paling bawah. Pengurus masjid atau biasa disebut takmir masjid menurut SK Dirjen Bimis di atas terdiri dari PenasihatKetuaSekretarisBendaharaKetua Bidang IdarahKetua Bidang ImarahKetua Bidang Ri’ayahBadan-badan/Lembaga-lembaga Jumlah pengurusnya sendiri disesuaikan dengan luas dan banyaknya tanggungjawab sebagai takmir masjid. Setidaknya suatu masjid memiliki minimal susunan pengurus sebagaimana ulasan di atas. Gerak langkah pengurus yang memiliki tujuan, terstruktur dan memiliki metode dari setiap tindakannya sangat diharapkan sekali. Tentu saja hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan kinerja yang harmonis dan bermutu. Apa itu Bidang Idarah? Bidang ini bertanggunjawab terhadap administrasi yang berkaitan erat dengan administrasi kelembagaan serta mengarsipkan data dan dokumen yang berkaitan dengan masjid. Termasuk urusan organisasi, kepengurusan, perencanaan, sarana perlengkapan hingga administrasi keuangan. Apa itu Bidang Imarah? Bidang Imarah atau kemakmuran memiliki tugas untuk mengelola kegiatan seperti pembinaan peribadahan, pendidikan formal baik agama atau umum, pendidikan luar sekolah, majlis taklim, pembinaan remaja, wanita dan laki-laki, perpustaakan hingga peringatan Hari Besar Islam. Sedangkan untuk Bidang Ri’ayah bertugas memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dalam urusannya pemeliharaan bangunan masjid, Bidang Ri’ayah bertanggungjawab terhadap bentuk bangunan dan arsitektur, pemeliharaan dari kerusakan dan pemeliharaan kebersihannya. Terakhir untuk badan/lembaga bisa berupa badan amil zakat, badan pendidikan, dan badan sosial yang dikembangkan oleh pengurus masjid dengan beberapa pihak terkait. Nah untuk durasi masa jabatan dari pengurus masjid berkisar antara 2,3 atau 4 tahun, atau paling lama 5 tahun dengan wajib melakukan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan. Untuk mengunduh dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 Badan Kesejahteraan Masjid Itulah ulasan mengenai Peraturan Menteri Agama Terbaru tentang Pengurus Masjid beserta aspek-aspek pendukungnya. Sebagai umat islam sudah sepatutnya untuk ikut memakmurkan mesjid dengan beribadah atau kegiatan-kegiatan positif. › Menko PMK Muhadjir Effendy meminta masyarakat untuk membaca surat edaran Menteri Agama tentang aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala secara menyeluruh. Aturan itu dinilai mendukung toleransi. Kompas/AGUS SUSANTO AGSRenovasi Masjid Istiqlal di Jakarta, Senin 23/9/2019. Renovasi salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara ini ditargetkan selesai tahun 2020. Ruang lingkup utama pekerjaan meliputi pembangunan gedung parkir, penataan kawasan, arsitektur, interior, serta renovasi sistem mekanikal, elektrikal, dan jaringan perpipaan. Masjid juga akan lebih gemerlap dengan tata cahaya yang semarak. Masjid Istiqlal akhirnya dibenahi secara besar-besaran setelah 41 tahun KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menilai, peraturan Menteri Agama mengenai volume pengeras masjid memiliki tujuan baik. Pedoman itu bertujuan untuk mendorong toleransi dan menjaga harmoni sosial.”Aturan mengenai pengeras suara yang ada di masjid ataupun mushala seperti yang dijelaskan dalam surat edaran Menag bagus sekali, telah mempertimbangkan banyak hal. Pada dasarnya, aturan itu memiliki tujuan baik untuk mewujudkan kenyamanan lingkungan dan toleransi, terutama dalam kehidupan beragama,” ucap Muhadjir melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat 25/2/2022. Sebelumnya, pada 18 Februari 2022, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala. Surat edaran itu meliputi, antara lain, mengatur agar pengeras suara untuk bagian dalam dan luar masjid dipisah. Volume pengeras suara pun maksimal 100 desibel dB.KOMPAS/AGUS SUSANTOAktivitas umat Islam di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat 24/5/2019. Masjid dengan arsitektur bercorak Islam modern tersebut berdiri megah dan terbesar di Asia Tenggara. Pembangunannya diprakarsai oleh Presiden Soekarno tahun 1951 dan diarsiteki Frederich Silaban. Dibangun selama 17 tahun, Masjid Istiqlal menjadi salah satu bangunan monumental di Tanah Air dengan daya tampung hingga anggota jemaah. Bangunan Istiqlal didominasi marmer yang tampak di dinding, keramik di lantai, serta stainless yang tampak di kusen, tempat wudu, dan langit-langit suara selama ini digunakan untuk mengumandangkan azan dan mengingatkan umat Islam mengenai waktu shalat. Pengeras suara juga untuk menyampaikan dakwah ke masyarakat di dalam ataupun di luar masjid/mushala serta untuk menyampaikan salawat dan bacaan Al dasarnya, aturan itu memiliki tujuan baik untuk mewujudkan kenyamanan lingkungan dan toleransi, terutama dalam kehidupan pengeras suara dinilai mesti proporsional. Waktu penggunaan serta volumenya mesti diatur. ”Boleh memakai pengeras suara, tetapi harus proporsional atau wajar. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu lirih. Waktunya juga perlu diatur, jangan 24 jam atau dua jam sebelum waktu shalat menggunakan pengeras suara,” ujar ini diharapkan jadi pedoman untuk memastikan toleransi dan kenyamanan masyarakat luas. Masyarakat, khususnya para pengurus masjid dan mushala, juga diminta agar membaca SE Menteri Agama secara menyeluruh. ”Saya minta masyarakat bisa memahami maksud dan tujuan baik dari aturan yang ada di dalam SE Menag,” kata Muhadjir melalui tayangan CITRA ANUGRAHANTOMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai acara seminar di Universitas Aisyiyah, Yogyakarta, Rabu 24/10/2018.Baca juga Menteri Agama Atur Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan MushalaMenurut Yaqut, toleransi dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Aturan mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala dinilai bisa menjaga harmoni sosial. Peraturan itu juga dibuat untuk mencegah kebisingan yang membuat masyarakat tidak Tugas Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama Thobib Al Asyhar dalam keterangan tertulis di laman resmi Kemenag mengatakan, pedoman serupa sudah ada sejak tahun 1978. Pedoman itu ada dalam instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.”Menag mencontohkan, suara yang terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu, perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara. Perlu ada toleransi agar keharmonisan masyarakat terjaga,” menambahkan, aturan ini menunjukkan toleransi umat Islam, sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, kepada sesama umat beragama. Ia juga menegaskan, Menag tidak melarang masjid ataupun mushala untuk menggunakan pengeras suara saat SINAGAJemaah melaksanakan shalat Id di Masjid Raya Medan, Sumatera Utara, Minggu 24/5/2020. Shalat Id dilaksanakan dengan menerapkan protokol juga Agar Bijaksana Sikapi Penggunaan Pengeras SuaraPengaturan waktuSelain mengatur volume maksimal, SE Menag juga mengatur waktu penggunaan pengeras suara per waktu shalat. Pembacaan Al Quran dengan pengeras suara luar saat shalat Subuh diizinkan maksimal 10 menit. Sementara pelaksanaan shalat Subuh, doa, zikir, hingga ceramah menggunakan pengeras suara dalam. Peraturan serupa berlaku pula untuk shalat pembacaan Al Quran atau salawat dengan pengeras suara sebelum azan Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya maksimal 5 menit. Selanjutnya, pembacaan Al Quran atau salawat mesti memakai pengeras suara dalam.”Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat,” kata Yaqut dalam keterangan tertulis, Senin 21/2/2022. EVY RACHMAWATI - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala untuk menghormati keberagaman. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Yaqut mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Namun, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Sehingga, diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. “Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat,” kata Yaqut dalam siaran pers di Jakarta, Senin 21/2/2022. Pria yang juga Ketua Umum GP Ansor itu menjelaskan, surat edaran yang terbit pada 18 Februari 2022 ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, edaran ini juga ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia. “Pedoman ini agar menjadi pedoman dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola [takmir] masjid dan musala dan pihak terkait lainnya,” kata dia. Berikut ini ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Agama tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala1. Umum Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Alquran, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu; menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala. 2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala; untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik; volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB seratus desibel; dan dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim. 3. Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara. Waktu Salat1 Subuh a sebelum azan pada waktunya, pembacaan Alquran atau selawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 sepuluh menit; dan b pelaksanaan salat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. 2 Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya a sebelum azan pada waktunya, pembacaan Alquran atau selawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit; dan b sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan pengeras suara dalam. 3 Jum'at a sebelum azan pada waktunya, pembacaan Alquran atau selawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit; dan b penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum’at, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jum’at, salat, zikir, dan doa, menggunakan pengeras suara dalam. b. Pengumandangan azan menggunakan pengeras suara luarc. Kegiatan syiar Ramadan, gema takbir Idulfitri, Iduladha, dan upacara hari besar Islam1 penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Alquran menggunakan pengeras suara dalam; 2 takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. 3 pelaksanaan Salat Idulfitri dan Iduladha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar; 4 takbir Iduladha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan salat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam; dan 5 Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah ke luar arena masjid/musala dapat menggunakan pengeras suara luar. 4. Suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara yang disiarkan memenuhi persyaratan bagus atau tidak sumbang; dan pelafazan secara baik dan benar. 5. Pembinaan dan Pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan. Baca juga Menerka Arah Politik Munculnya Paslon Capres-Cawapres Jelang 2024 Cerita Suka Duka Relokasi PKL Malioboro & Nasib Pendorong Gerobak Vonis Pengadilan bagi Pemerintah Lalai Wajib Ditaati - Sosial Budaya Reporter Riyan SetiawanPenulis Riyan SetiawanEditor Abdul Aziz